BOOK: Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA

Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI INDONESIA

Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional | 2015

KPAN, 2015, Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019: Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, retrieved from http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/SRAN_2015_2019_FINAL.pdf

Main quotation

Dalam pengembangan kebijakan nasional, prinsip-prinsip yang dipegang adalah sebagai berikut:

(1) Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya serta norma sosial dan penghargaan terhadap manusia.

(2) Merespon masalah sosial dan pembangunan, secara terstruktur, melibatkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

(3) Kemitraan antara masyarakat sipil, ODHA, pemerintah dan mitra pembangunan.

(4) Dukungan sosial dan ekonomi berfungsi memberdayakan ODHA dan mereka yang terdampak untuk mempertahankan kualitas hidup.

(5) Exit strategy dari ketergantungan sumber dana luar negeri. Pp 24-25

Visi Mengakhiri epidemi HIV di Indonesia sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat pada tahun 2030; dan tercapainya akses pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak secara merata bagi semua orang yang membutuhkan, tanpa kecuali.

Tujuan umum SRAN penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pencapaian “3 Zero” (Zero infeksi baru, Zero kematian terkait AIDS dan Zero stigma dan diskriminasi) dengan cara mencegah penularan HIV; meningkatkan dengan segera akses pengobatan HIV, meningkatkan retensi pengobatan, meningkatkan kualitas hidup ODHA; mitigasi dampak sosial ekonomi epidemi HIV pada individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia.

Target Tujuan 3: Eliminasi Infeksi HIV Vertikal

·      -Mengeliminasi infeksi HIV pada bayi yang terlahir dari ibu HIV positif

·      -Meningkatkan akses informasi dan layanan KSR pada perempuan usia reproduksi

·      -Agar semua perempuan hamil melakukan test HIV

·      -Semua perempuan hamil dengan HIV positif dan anak mereka di kabupaten/ kota prioritas mendapat ARV profilaksis, dan ibu mereka menerima ART seumur hidup

·      -Pelibatan laki-laki dalam program pencegahan infeksi HIV vertical pp 29

·      Pada tahun 2014 sebanyak 268.308 ibu hamil berusia di atas 15 tahun menerima konseling dan tes HIV serta memperoleh hasil tes mereka dalam 12 bulan terakhir. Angka ini lebih dari dua kali lipat cakupan tahun 2013 yaitu sebesar 100.296. Namun dari wanita yang dinyatakan positif, baru 78,8% (1624/2016) yang menerima ART untuk mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak, meningkat dari 51,86% (1544/3135) pada tahun 2013.

·      Pada tahun 2013, lebih dari 25% dari bayi yang lahir dari ibu HIV positif menerima tesvirologi HIV dalam waktu 2 bulan kelahiran (angka ini tidak dilaporkan sebelumnya).

·      Sampai Oktober tahun 2014, terdapat 915 layanan (163 Rumah sakit, 743 Puskesmas dan 9 Klinik di 33 Provinsi) melaporkan telah melakukan tes HIV pada ibu hamil (data P2PL tahun 2014).

LONG VERSION

Pp 24-25

Visi, Tujuan dan Strategi

3.1. Prinsip Kebijakan

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia bertujuan untuk memastikan tercapainya akses universal terhadap layanan pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak HIV dan AIDS; berfokus pada populasi kunci (termasuk remaja populasi kunci dan pekerja migran) di daerah geografis yang paling berisiko; memperkuat dan mempertahankan layanan terintegrasi yang efektif secara biaya dan berkualitas tinggi; lingkungan kondusif yang bebas stigma dan diskriminasi, sensitif jender dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia; serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengembangan kebijakan nasional, prinsip-prinsip yang dipegang adalah sebagai berikut:

(1) Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya serta norma sosial dan penghargaan terhadap manusia.

(2) Merespon masalah sosial dan pembangunan, secara terstruktur, melibatkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

(3) Kemitraan antara masyarakat sipil, ODHA, pemerintah dan mitra pembangunan.

(4) Dukungan sosial dan ekonomi berfungsi memberdayakan ODHA dan mereka yang terdampak untuk mempertahankan kualitas hidup.

(5) Exit strategy dari ketergantungan sumber dana luar negeri.

3.2. Visi, Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Visi Mengakhiri epidemi HIV di Indonesia sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat pada tahun 2030; dan tercapainya akses pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak secara merata bagi semua orang yang membutuhkan, tanpa kecuali.

Tujuan umum SRAN penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pencapaian “3 Zero” (Zero infeksi baru, Zero kematian terkait AIDS dan Zero stigma dan diskriminasi) dengan cara mencegah penularan HIV; meningkatkan dengan segera akses pengobatan HIV, meningkatkan retensi pengobatan, meningkatkan kualitas hidup ODHA; mitigasi dampak sosial ekonomi epidemi HIV pada individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia.

Tujuan khusus

1. Menyediakan pencegahan kombinasi HIV yang efektif, termasuk pengobatan sebagai pencegahan, bagi populasi kunci dan pasangannya;

2. Menyediakan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang berkualitas, mudah diakses, harga terjangkau dan ramah bagi ODHA;

3. Memperluas pengobatan ARV kepada semua ibu hamil di kabupaten/ kota prioritas untuk menghilangkan penularan vertikal dari orang tua ke bayinya, dan memberikan akses ke pengobatan ARV kepada semua anak yang terinfeksi HIV;

4. Meningkatkan akses untuk mitigasi dampak epidemi HIV, termasuk dukungan ekonomi dan sosial untuk ODHA, anak-anak dan keluarga terdampak yang hidup dalam kesulitan;

5. Menciptakan lingkungan kondusif yang mempromosikan penanggulangan HIV dan AIDS yang efektif dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di semua tingkatan, memberdayakan masyarakat sipil untuk memiliki peran berarti dan mengurangi stigma dan diskriminasi pada populasi kunci dan ODHA serta mereka yang terdampak HIV dan AIDS. Hal ini termasuk mengembangkan kebijakan, koordinasi, manajemen, monitoring dan evaluasi epidemi dan penanggulangannya serta penelitian implementasi dan operasional. 6. Menempatkan penanggulangan HIV dan AIDS nasional dalam mekanisme program yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang.

Pp 25

Dalam rangka mencapai visi dan tujuan di atas, ada4 (empat) skenario penanggulangan AIDS. Asumsi masing-masing skenario didasarkan pada cakupan program dan efektifitasnya.

1. Skenario 1: Skenario baseline dimana diasumsikan tidak ada peningkatan intervensi pada tahun 2013-2030.

2. Skenario2: “LKB Kinerja Medium” diasumsikan implementasi program LKB dan PMTS di 141 kabupaten/ kota dengan cakupan pencegahan pada populasi kunci sebesar 70% dan 45% cakupan pengobatan pada tahun 2020 (dengan 75% efektifitas pengobatan).

3. Skenario 3: “LKB Kinerja Tinggi di 47 kabupaten/ kota SUFA, dan Kinerja Medium di 94 Kota” sampai dengan tahun 2016; dan 75 kabupaten/ kota SUFA dengan Kinerja Tinggi dan 66 kabupaten/ kota Kinerja Sedang mulai tahun 2017. 4. Skenario 4: “LKB Kinerja Tinggi”, dimana diasumsikan implementasi program LKB dan PMTS serta SUFA dan lainnya diintensifkan di 141 kabupaten/ kota dengan cakupan pencegahan pada populasi kunci sebesar 80% dan 60% cakupan pengobatan pada tahun 2020 (dengan 75% efektifitas pengobatan).

Adapun pelaksanaan SUFA ini dilakukan secara bertahap, mulai dari 13 kabupaten/ kota, saat ini sudah bergerak menjadi 47 kabupaten/ kota hingga tahun 2016; dan pada awal tahun 2017, total 75 kabupaten/ kota harus sudah melaksanakan SUFA dibawah payung LKB secara berkualitas. Pilihan strategis ini, mencakup minimal 70% penjangkauan terhadap populasi kunci, dimana pada pengguna NAPZA suntik dapat mencapai 80%. Sedangkan jumlah infeksi baru turun 38% pada tahun 2019, jika dibandingkan jumlah infeksi baru pada tahun 2014. Gambar 3.2. Jumlah ODHA Dewasa, 2015-2030 Skenario baseline: 778 ribu th 2019 dan 1.081 ribu th 2030 Skenario pilihan: 712 ribu th 2019 (jumlah ODHA akan meningkat dahulu karena efektifitas ARV, dari baseline 2014 menjadi naik 12%) dan 538 ribu th 2030 (turun 17%) Jumlah ODHA lebih sedikit: 65 ribu th 2019 (turun 8%) dan 543 ribu th 2030 (turun 50%)

Pp 29

3.3. Target dan Hasil Yang Diharapkan

Target dan hasil yang harus dicapai di akhir pelaksanaan SRAN 2015-2019 dibagi dalam 6 tujuan:

Target Tujuan 1: Perluasan dan Peningkatan Pencegahan Kombinasi HIV

·      Program pencegahan menjangkau sedikitnya 70% populasi kunci. n Sedikitnya 40% ODHA mengetahui status HIV

·      Mengurangi jumlah infeksi baru hingga 50% dari proyeksi tahun 2014 bila tidak ada intervensi

·      Perubahan perilaku melalui penggunaan kondom konsisten pada 80% transmisi seks berisiko n 86%

·      Penasun menggunakan alat suntik steril secara konsisten n Penurunan prevalensi IMS hingga 25% dari 2014

·      Pendekatan khusus untuk remaja populasi kunci dan populasi umum

Target Tujuan 2: Perluasan dan Peningkatan Mutu Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan

·      Meningkatkan cakupan pengobatan ARV hingga 70%

·      Meningkatkan cakupan pengobatan ARV untuk pasien TB

·      Mengurangi kematian akibat AIDS hingga 50% n Meningkatkan kualitas layanan ARV (jumlah dan ketersediaan ARV untuk anak) Adherance ARV

·      Layanan HIV, kesehatan seksual dan reproduksi, dukungan sebaya, kekerasan dan TB terintegrasi dalam struktur layanan

Target Tujuan 3: Eliminasi Infeksi HIV Vertikal

·      -Mengeliminasi infeksi HIV pada bayi yang terlahir dari ibu HIV positif

·      -Meningkatkan akses informasi dan layanan KSR pada perempuan usia reproduksi

·      -Agar semua perempuan hamil melakukan test HIV

·      -Semua perempuan hamil dengan HIV positif dan anak mereka di kabupaten/ kota prioritas mendapat ARV profilaksis, dan ibu mereka menerima ART seumur hidup

·      -Pelibatan laki-laki dalam program pencegahan infeksi HIV vertical

Target Tujuan 4: Perluasan Cakupan Mitigasi Dampak

Orang terinfeksi atau terdampak HIV, termasuk anak, janda, WBP yang membutuhkan, memiliki akses untuk mitigasi dampak termasuk kesehatan, pendidikan, psikososial dan pemberdayaan ekonomi.

Target Tujuan 5: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung

·      Meningkatnya komitmen (implementasi kebijakan dan anggaran) pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada upaya penanggulangan HIV yang mandiri dan berkelanjutan

·      Memastikan adanya kebijakan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan memperhatikan kebutuhan lakilaki, perempuan, waria (responsif gender); memastikan mereka memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari kebijakan yang dibuat. (Masuk DO)

·      Pemerintah bersama dengan masyarakat sipil berperan secara signifikan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, mengubah aturan perundangan yang bersifat menghukum, kontraproduktif, menghambat akses seperti batas usia, serta permasalahan Hak Asasi Manusia dan ketidaksetaraan jender, stigma dan diskriminasi pada populasi kunci, ODHA dan anak yang terinfeksi HIV, orang terdampak HIV dan AIDS dan kelompok rentan lainnya (warga binaan laki-laki, perempuan, waria, buruh migran laki-laki, perempuan, waria, anak jalanan, pasangan dari populasi kunci, orang dengan disabilitas, kaum etnis minoritas, masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan).

·      Memastikan adanya sistem penanganan korban kekerasan pada populasi kunci (ODHA, perempuan dengan HIV, pekerja seks perempuan dan waria, GWL, perempuan penasun), anak dengan HIV dan anak dari ODHA, serta korban kekerasan lainnya yang rentan terhadap infeksi HIV melalui integrasi layanan kesehatan dan bantuan hukum.

·      Memastikan pelibatan aktif masyarakat sipil, termasuk orang yang terinfeksi dan terdampak HIV, orang muda termasuk orang muda populasi kunci dan organisasi berbasis komunitas, serta kelompok perempuan dan waria yang lebih strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program.

·      Memperkuat program multi-sektor di kementerian/lembaga, termasuk memperluas program pencegahan HIV melalui pendidikan di sekolah dan luar sekolah serta di tempat kerja.

·      Memastikan program pencegahan HIV melalui pendidikan formal dan informal serta pembangunan kesadaran menggunakan pendekatan yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat terutama kelompok populasi kunci, kelompok rentan, kelompok perempuan dan waria, termasuk melalui media sosial dan ICT secara efektif untuk mempromosikan penanggulangan HIV.

·      Meningkatnya kapasitas, kualitas dan efektivitas sumber daya manusia terkait HIV, memasukkan HIV dan AIDS dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dan pengembangan pusat-pusat pelatihan untuk pembelajaran horizontal.

·      Memastikan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran pemerintah, penyedia layanan, media dan stakeholder lainnya tentang prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender di dalam pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.

·      Memperbaiki kualitas, penggunaan dan mekanisme berbagi data yang terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin dan gender.

·      Adanya sistem surveilans yang berfungsi dan data yang terharmonisasi dari berbagai sumber. Monitoring dan evaluasi program difokuskan pada (1) penanganan masalah dalam proses dan kualitas layanan, (2) memantau riam (cascade) layanan HIV, (3) kesenjangan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan gender.

·      Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten/kota diperkuat melalui pengembangan kapasitas, penguatan koordinasi, integrasi layanan kesehatan dan masyarakat, dan desentralisasi layanan serta mobilisasi sumber daya yang tersedia di daerah.

Target Tujuan 6: Peningkatan Keberlanjutan Program

·      Mengidentifikasi dan menggunakan upaya-upaya program yang efektif secara biaya, termasuk rasionalisasi layanan, pengalihan tugas dan efisiensi biaya diagnosis, obat-obatan dan komoditas lainnya.

·      Meningkatkan proporsi pengeluaran pemerintah pusat, daerah dan swasta untuk upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

·      Meningkatkan peran sektor swasta dalam hal pendanaan dan layanan kesehatan dalam kerangka PPM (public private mix).

Pp 39-40

11. Menguatkan Penelitian, Kualitas Data serta Akselerasi Penggunaan Inovasi dan Teknologi Baru Inovasi dan teknologi baru dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi intervensi untuk menanggulangi HIV, selama periode SRAN 2015-2019. Perlu ada mekanisme untuk melakukan eksplorasi inovasi dan teknologi baru yang dapat diuji serta diimplementasikan di Indonesia; memperoleh perijinan sesuai hukum yang berlaku; dan mengembangkan rencana aksi untuk pelaksanaannya. Beberapa prioritas inovasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tes HIV berbasis komunitas, pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT), penggunaan media sosial, SMS dan internet untuk kegiatan penjangkauan komunitas khususnya bagi populasi tersembunyi dan remaja; serta pencanangan intervensi PreP bagi LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki). Terkait dengan informasi strategis, SRAN 2015-2019 perlu terus memperkuat sistem surveilans, termasuk peningkatan kualitas data dan penelitian baru terkait HIV, khususnya agar lebih diperhatikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Prioritas utama adalah penguatan sistem data rutin seperti SIHA maupun surveilans penyakit dan peningkatan kualitas data, serta adanya perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, meningkatkan kapasitas daerah untuk melakukan integrasi, interpretasi, serta menggunakan data secara efektif untuk perencanaan maupun pemantauan. Penguatan sistem data disertai dengan agregasi jender, usia, dan faktor risiko. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi keberhasilan SRAN 2015-2019 dibutuhkan penelitian dengan area yang cukup luas, termasuk penelitian biomedis/ klinis, epidemiologi, sosial, budaya, perilaku dan penelitian operasional/ implementasi. Penelitian biomedis/ klinis fokus pada masalah gambaran klinik, perjalanan penyakit, Penelitian epidemiologi fokus pada besaran, penyebaran dan latar belakang biologi, virology, lingkungan, sedangkan penelitian sosial/ budaya fokus pada fenomena sosial dalam masyarakat, termasuk perilaku dan struktur sosial masyarakat. Agenda penelitian 2015-2019 memberikan prioritas pada penelitian operasional/ implementasi yang menunjang kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang mempunyai tujuan: Menghentikan penularan HIV; Memperbaiki kualitas hidup ODHA; Mengurangi dampak HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat; dan Menciptakan lingkungan kondusif program yang bebas stigma dan diskriminasi. Perlu diidentifikasi perguruan tinggi, komunitas, dan institusi penelitian untuk mendukung penelitian implementasi dan penelitian evaluasi, dengan fokus 75 kabupaten/ kota prioritas tinggi. Evaluasi proses dan penelitian operasional dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penanggulangan AIDS termasuk LKB/ PMTS/ SUFA dan keterlibatan komunitas. Perlu diperhatikan pemantauan efektivitas pengobatan (melalui CD4 dan viral load), sesuai dengan pedoman.

Pp 58

4.1.8. Pencegahan oleh orang HIV yang telah mengetahui statusnya

Penekanan pencegahan masih terbatas pada pencegahan penularan di kalangan orang yang belum mengetahui status HIV-nya. Mencegah penularan HIV pada seorang yang sudah terinfeksi HIV mempunyai potensi mencegah penularan yang berlipat ganda dibanding mencegah penularan pada satu orang yang tidak terinfeksi HIV karena pencegahannya hanya kepada satu orang.

Pencegahan bagi orang dengan HIV yang telah mengetahui status HIV-nya, mencegah mutasi HIV dengan menghindari re-infeksi HIV dan menjadikannya tetap sehat.

Upaya yang perlu dilakukan sebagai daya ungkit pencegahan, dengan melibatkan orang dengan HIV yang telah mengetahui status HIV-nya adalah sebagai berikut:

·      ODHA yang telah mengetahui status HIV-nya harus dirujuk ke layanan pencegahan terintegrasi dengan layanan konseling berkelanjutan melalui Konseling dan Tes HIV (KTH) serta layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR).

·      ODHA yang telah mengetahui status HIV-nya dijangkau untuk mendapatkan edukasi pilihan pencegahan dan kegiatan pencegahan positif melalui kelompokkelompok ODHA dengan peran dukungan sebaya.

·      Tersedianya informasi tentang seks aman, infeksi ulang, pilihan kesehatan reproduksi, dampak pengobatan ARV, menyuntik yang aman tersedia pada setiap layanan HIV termasuk rumah sakit, PKM, klinik KB, LSM dan kelompok dukungan ODHA.

·      Pemberdayaan ODHA sebagai fasilitator sebaya dalam menginisiasi prinsip pencegahan positif sebagai bagian dari intervensi perubahan perilaku.

Pp 59

4.2. Mengurangi Infeksi HIV Vertikal

4.2.1. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

·      Menggunakan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Penularan HIV dan sifilis dari Ibu Ke Anak Bagi Petugas Kesehatan (2014), Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan sifilis dari Ibu ke Anak (2015), Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS serta Surat Edaran nomor GK/Menkes/001/I/2013 tentang Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak sebagai acuan utama dalam pencegahan penularan HIV vertikal dan memastikan implementasinya sesuai standar di daerah.

·      Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menyatakan bahwa Tes dan Konseling HIV dianjurkan sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang persalinan pada semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi; dan ibu hamil dengan keluhan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.

·      Surat Edaran nomor GK/Menkes/001/I/2013 tentang Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak menyatakan Pelaksanaan kegiatan PPIA diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Konseling Remaja; setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja yang mendapat layanan kesehatan diberi informasi tentang PPIA.

·      Penggunaan ARV bagi ibu hamil dengan HIV positif dan penggunaan profilaksis bagi bayi baru lahir dari ibu HIV positif.

·      Penyediaan layanan PPIA, terutama di Tanah Papua dan kota-kota. n Penerapan KTIP (PITC) di layanan KIA untuk mempercepat upaya pencegahan.

·      Membuka akses pilihan kontrasepsi bagi laki-laki dengan HIV positif dan pasangannya selain kondom.

·      Meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan, termasuk Bidan tentang PPIA. n Mengoptimalkan peran jaringan komunitas perempuan positif untuk koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penelitian terkait HIV baik di tingkat nasional maupun daerah.

·      Melalui kebijakan yang kuat dan implementasi pedoman yang komprehensif sejak 2012, termasuk dengan pengintegrasian PPIA ke dalam layanan ANC, telah memperkuat cakupan dan pelaksanaan PPIA serta meningkatkan deteksi jumlah ibu hamil yang HIV positif.

·      Pada tahun 2014 sebanyak 268.308 ibu hamil berusia di atas 15 tahun menerima konseling dan tes HIV serta memperoleh hasil tes mereka dalam 12 bulan terakhir. Angka ini lebih dari dua kali lipat cakupan tahun 2013 yaitu sebesar 100.296. Namun dari wanita yang dinyatakan positif, baru 78,8% (1624/2016) yang menerima ART untuk mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke anak, meningkat dari 51,86% (1544/3135) pada tahun 2013.

·      Pada tahun 2013, lebih dari 25% dari bayi yang lahir dari ibu HIV positif menerima tesvirologi HIV dalam waktu 2 bulan kelahiran (angka ini tidak dilaporkan sebelumnya).

·      Sampai Oktober tahun 2014, terdapat 915 layanan (163 Rumah sakit, 743 Puskesmas dan 9 Klinik di 33 Provinsi) melaporkan telah melakukan tes HIV pada ibu hamil (data P2PL tahun 2014).

4.2.2. Mengurangi Dampak Infeksi HIV pada Anak

·      Memperluas akses deteksi dini bagi bayi yang terlahir dari ibu positif HIV.

·      Meningkatkan cakupan pengobatan pediatrik, termasuk pelatihan staf layanan kesehatan.

·      Menyediakan layanan kepatuhan minum obat untuk anak, termasuk penyediaan layanan yang peka terhadap perkembangan psikologis dan kognitif anak, layanan tumbuh kembang, pengungkapan status HIV dan layanan transisi dari anak ke dewasa.

Pp 60

4.3. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan

4.3.1. Meningkatkan Aksesibilitas Tes HIV

·      Penjangkauan dan rujukan ke layanan tes.

·      Menggunakan cara-cara yang inovatif dalam menjangkau populasi kunci sehingga berdampak pada peningkatan jumlah orang yang melakukan tes HIV, termasuk penggunaan media sosial.

·      Menormalkan tes HIV dan mendukung komunitas untuk menggunakan teknologi baru untuk tes HIV.

·      Menjaga jumlah pasien dalam cascade perawatan dan pengobatan termasuk infeksi TB-Hepatitis. n Pelaksanaan TPIK pada fasilitas kesehatan di 141 kabupaten/ kota prioritas.

·      Meningkatkan kapasitas laboratorium dan manajemen rantai pasokan. n Memastikan ketersediaan ARV pediatrik, termasuk pilihan rejimen, formulasi ARV, serta menyediakan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan dan pengasuh anak.

·      Ketersediaan layanan pemantauan klinis dan laboratoris termasuk sediaan tes resistensi dan diagnosis dini bagi bayi.

·      Mengintegrasikan layanan IMS dan HIV di fasilitas antenatal dan integrasi layanan TB-HIV, dan HIV-Hepatitis.

·       

Pp 61

4.3.2. Menanggulangi Stigma dan Diskriminasi

·      Mengambil upaya yang berorientasi pada penghapusan stigma dari petugas layanan kesehatan kepada ODHA dan populasi kunci melalui pendidikan, sensitisasi, dan penegakan kebijakan.

·      Mengembangkan intervensi yang dapat mengurangi stigma di tempat layanan, tempat kerja, sarana pendidikan, dan masyarakat luas.

·      Mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bagian dari kampanye anti stigma dan diskriminasi.

Pp 62

4.3.3. Inisiasi dan Retensi Pengobatan n Pemberdayaan ODHA dengan dukungan sebaya untuk mendorong inisiasi dan kepatuhan minum obat.

·      Mengintegrasikan tes dan layanan HIV untuk meningkatkan cakupan layanan melalui desentralisasi dengan membentuk 475 puskesmas satelit yang dapat memberilan layanan ART, dengan monitoring dari rumah sakit pengampu.

·      Desentralisasi harus didukung oleh pengalihan tugas sehingga layanan dapat dilakukan mulai dari rumah sakit rujukan sampai puskesmas.

4.3.4. Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat terkait HIV

·      Menjamin ketersediaan ARV lini 2.

4.3.5. Akselerasi dan Implementasi SUFA

·      Meningkatkan jumlah orang yang melakukan tes, perawatan dan mendapatkan ARV bagi orang yang memenuhi syarat dan meningkatkan retensi dan kepatuhan.

·      Peningkatan kapasitas dari 75 kabupaten/ kota prioritas dalam mengelola sistem LKB dan mengimplementasikan SUFA.

·      Tim nasional dukungan teknis perlu terus bertanggungjawab dalam perencanaan, supervisi, mentoring, monitoring berbasis data real-time, evaluasi SUFA, serta dukungan intensif bagi 75 kabupaten/ kota prioritas.

·      Menyediakan fasilitator atau narasumber bagi kabupaten/ kota prioritas yang membutuhkan untuk mendukung perencanan, pemetaan, membangun kemitraan, sistem rujukan, pemantauan dan evaluasi, advokasi anggaran bagi pembeli obat, peralatan tes, reagen, serta dukungan bagi komunitas.

·       Mendukung kabupaten/ kota prioritas untuk menyiapkan rencana tahunan dengan target pengobatan yang lebih ambisius.

·      Peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan di 75 kabupaten/ kota prioritas SUFA untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis didaerahnya, terutama dalam hal merespon cascade pengobatan dan desentralisasi layanan.

·      Pelibatan populasi kunci untuk memperkuat pemetaan, perencanaan dan penyediaan layanan.

·      Membuat strategi di tingkat lokal untuk mencegah transmisi HIV vertikal dan memperluas layanan bagi perempuan hamil dan anak yang terdiagnosis HIV.

·      Mengembangkan model tes berbasis komunitas untuk meningkatkan jumlah tes antara lain dengan cara meningkatkan layanan penjangkauan, layanan tes yang lebih dekat dengan target sasaran, pemanfaatan media sosial, metode penjangkauan dan rujukan yang lebih efektif, dan memperkuat dukungan kapasitas laboratorium dan supply chain management.

4.3.6. Desentralisasi Layanan HIV ke dalam Sistem Layanan Primer

Desentralisasi layanan HIV ke dalam sistem layanan primer, konsep LKB-PMTS mendorong integrasi utuh layanan IMS, HIV serta Kesehatan Seksual dan Reproduksi, serta layanan Antenatal dan layanan penyakit kronis termasuk layanan diagnostik kanker serviks dan TB:

·      Peningkatan dan penguatan desentralisasi layanan HIV ke Puskesmas.

·      Pembentukan Pokja dan rencana terinci perlu disiapkan segera. n Kebijakan yang menghambat perluasan SUFA perlu ditinjau.

·      Integrasi TB-HIV merupakan prioritas, termasuk pembentukan pokja TB-HIV. n Pemberian dukungan teknis di tingkat lokal, termasuk PMTS, tes IMS rutin, VCT, rujukan.

·      Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi panduan layanan dan monitoring kepatuhan minum obat.

·      Desentralisasi kegiatan terkait HIV dengan kegiatan berbasis komunitas.

Pp 65

4.5.1.2. Pemantauan

·      Perlu dikembangkan indikator program penanggulangan AIDS yang dapat melihat tingkat pemenuhan Hak Asasi Manusia dan keberpihakan jender, termasuk diantaranya kualitas jender.

·      Melakukan audit kebijakan dan program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota sampai desa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan jender.

·      Menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga terwujudnya kebijakan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan jender, guna memastikan keberpihakan jender dan perlindungan hak-hak perempuan, ODHA dan populasi kunci dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan kesehatan.

·      Mengembangkan dokumentasi tentang dampak hukum kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS pada perempuan, populasi kunci ODHA baik tingkat nasional dan kabupaten/ kota.

·      Melakukan studi indeks stigma untuk mengembangkan dokumentasi dasar untuk stigma dan diskriminasi yang dialami ODHA dan populasi kunci.

·      Mendorong lahirnya panduan yang dapat mengoptimalkan kepatuhan maupun kesesuaian peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota terhadap standar Hak Asasi Manusia internasional.

Pp 80

Tabel 5.6. Target Tahunan Cakupan PPIA (dalam %)

Tabel 5.7. Target Rencana Pengembangan PPIA

Pp 82

Gambar 5.1. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

5.2. Kerangka Kerja dan Indikator Utama

5.2.1. Kerangka Kerja

Monitoring dan evaluasi dijalankan mengikuti suatu kerangka kerja sistem yang dapat menilai setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari tahap input, proses kegiatan, output, hasil sampai dengan dampak program, sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

5.2.2. Indikator Input Indikator input meliputi pengeluaran dana baik oleh mitra pengembangan nasional maupun internasional, pengembangan kebijakan HIV dan AIDS serta status implementasi kebijakan tersebut, dan penguatan kelembagaan yang mencakup kelembagaan KPA (berikut seluruh sektor yang menjadi anggota) baik di tingkat nasional maupun daerah. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan keberlanjutan program. Indikator input yang perlu didapatkan dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan dana nasional (pusat dan daerah) untuk program HIV dan AIDS berdasarkan kategori sumber pendanaan. Metode pengumpulan data: National AIDS Spending Assessment (NASA). Frekuensi pengukuran: setiap dua tahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN.

2. Terlaksananya penilaian National Commitment and Policy untuk menilai kemajuan implementasi kebijakan program HIV dan AIDS. Metode pengumpulan data: pengkajian dengan melakukan diskusi dengan mitra kerja pemerintah dan OMS di tingkat nasional dengan menggunakan kuesioner NCPI. Frekuensi pengukuran: setiap dua tahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN.

3. Jumlah KPAK yang telah memenuhi perkembangan institusi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Metode pengumpulan data: Penilaian penguatan kelembagaan. Frekuensi pengukuran: setiap setahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN.

4. Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang mendapat bantuan dana untuk program HIV berdasarkan sumber pemerintah dan internasional. Metode pengumpulan data: pemantauan rutin KPAN. Frekuensi pengukuran: setiap setahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN

5. Jumlah OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) populasi kunci yang mendapat peningkatan kapasitas dalam pengetahuan dan kemampuan advokasi kebijakan. Metode pengumpulan data: Diskusi dengan mitra kerja pemerintah dan OMS di tingkat nasional dengan menggunakan kuesioner NCPI. Frekuensi pengukuran: setiap dua tahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN.

6. Adanya kebijakan yang non diskriminatif dan sesuai dengan prinsip HAM dan keseteraan gender pada ODHA, populasi kunci dan kelompok rentan lainnya yang diimplementasikan secara efektif di nasional dengan menggunakan instrument NCPI. Metode pengumpulan data: Diskusi dengan mitra kerja pemerintah dan OMS di tingkat nasional dengan menggunakan kuesioner NCPI. Frekuensi pengukuran: setiap dua tahun sekali. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN.

5.2.3 Indikator Kegiatan

Indikator kegiatan mencakup pelaksanaan program nasional, yaitu perluasan dan peningkatan pencegahan kombinasi HIV, perluasan dan peningkatan mutu layanan perawatan, dukungan dan pengobatan, pengurangan infeksi HIV vertical, perluasan cakupan mitigasi dampak, penciptaan lingkungan yang mendukung serta peningkatan keberlanjutan program.

1. Jumlah rumah sakit yang telah menyediakan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) dan pencegahan penularan dari Ibu ke Anak (PPIA). Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: dua tahun sekali. Penanggung jawab: Kemenkes.

2. Jumlah Puskesmas dengan layanan perawatan, dukungan dan pengobatan. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: satu tahun sekali. Penanggung jawab: Kemenkes.

3. Jumlah Kab/Kota yang memiliki layanan perawatan, dukungan dan pengobatan. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: satu tahun sekali. Penanggung jawab: Kemenkes.

4. Jumlah Kab/kota dengan fasilitas layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: secara adhoc. Penanggung jawab: Kemenkes.

 5. Jumlah Puskesmas dengan fasilitas layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak prong 1 dan 2 serta 1,2,3 dan 4. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: secara adhoc. Penanggung jawab: Kemenkes.

5.2.4. Indikator Output Indikator output adalah cakupan program khususnya terhadap populasi kunci. Cakupan program nasional diukur terhadap seluruh populasi kunci yang dijangkau oleh program pencegahan, program perawatan, dukungan dan pengobatan serta pengurangan infeksi HIV vertikal. Rincian target tahunan indikator cakupan program terdapat pada table 5.1 – 5.8. indikator ini penting untuk menilai secara berkala perkembangan program di lapangan.

1. Persentase populasi kunci yang terjangkau program pencegahan. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin dan estimasi (Kemkes). Frekuensi pengukuran: setiap tahun. Penanggung jawab: OMS dan sekretariat KPAN.

2. Persentase ODHA yg mengetahui status HIV. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin dan estimasi. Frekuensi pengukuran: bulanan. Penanggung jawab: Kemenkes.

3. Persentase ODHA Dewasa (>14 th) yang memenuhi syarat ART mendapatkan ART. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan dan estimasi. Frekuensi pengukuran: triwulanan. Penanggung jawab: Kemenkes.

4. Persentase ODHA Anak (≤14 th) yang memenuhi syarat ART mendapatkan ART. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin dan estimasi. Frekuensi pengukuran: triwulanan. Penanggung jawab: Kemenkes.

5. Proporsi ODHA yang tetap mengkonsumsi ARV dalam 12 bulan. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan kohort rutin. Frekuensi pengukuran: setiap tahun. Penanggung jawab: Kemenkes.

6. Persentase pasien koinfeksi TB-HIV yang mendapat pengobatan ARV. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: triwulanan. Penanggung jawab: Kemenkes.

7. Persentase ibu hamil di tes HIV. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: setiap bulan. Penanggung jawab: Kemenkes.

8. Persentase Ibu Hamil HIV mendapat ARV. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: setiap bulan. Penanggung jawab: Kemenkes.

9. Persentase bayi lahir hidup dari Ibu HIV mendapat ARV profilaksis. Metode pengumpulan data: berasal dari data laporan rutin. Frekuensi pengukuran: setiap bulan. Penanggung jawab: Kemenkes

10. Proporsi rumah tangga miskin yang menerima dukungan ekonomi selama 3 bulan. Metode pengumpulan data: berasal dari data survey. Frekuensi pengukuran: setiap tahun dan 5 tahun sekali. Penanggung jawab: Kemensos, dan TNP2K 11. Proporsi ODHA yang mengikuti program JKN. Metode pengumpulan data: berasal dari data survey khusus. Penanggung jawab: Sekretariat KPAN. 12.Jumlah kasus kekerasan berbasis gender. Frekuensi pengukuran: setiap tahun. Metode pengumpulan data: laporan rutin. Penanggung jawab: Kemeneg PP, Komnas Perempuan, dan IPPI.

5.2.5. Indikator Hasil Indikator hasil untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan program telah dapat merubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman dari kelompok kunci, baik perilaku pencegahan maupun perilaku pengobatan. Indikator ini penting untuk menilai perkembangan efektifitas program.

1. Persentase remaja usia 15-24 tahun populasi umum yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS. Metode pengumpulan data: berasal dari data survey, SDKI, Riskesdas. Frekuensi pengukuran: setiap lima tahun. Penanggung jawab: BKKBN, Kemenkes. 2. Persentase populasi kunci yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

3. Persentase remaja wanita dan pria usia 15-24 tahun yang mulai melakukan hubungan seks sebelum usia 15 tahun. Metode pengumpulan data: SDKI remaja. Frekuensi pengukuran: 5 tahun sekali. Penanggung jawab: BKKBN dan BPS.

4. Persentase wanita dan pria (15-49 tahun) memiliki pasangan seks lebih dari satu dan menggunakan kondom pada hubungan seks terakhir. Metode pengumpulan data: SDKI. Frekuensi pengukuran: 5 tahun sekali. Penanggung jawab: BPS.

5. Persentase wanita pekerja seks yang melaporkan menggunakan kondom dengan klien terakhir mereka. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

6. Persentase wanita pekerja seks yang melaporkan menggunakan kondom dengan klien seminggu terakhir mereka. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN

7. Persentase LSL yang melaporkan menggunakan kondom pada hubungan seks anal terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

8. Persentase LSL yang melaporkan menggunakan kondom secara konsisten pada hubungan seks anal dalam sebulan terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

9. Persentase Waria yang melaporkan menggunakan kondom pada hubungan seks anal terakhir . Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

10. Persentase Waria yang melaporkan menggunakan kondom secara konsisten pada hubungan seks anal dalam seminggu terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

11. Persentase pengguna NAPZA suntik (Penasun) yang melaporkan penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

12. Persentase pengguna NAPZA suntik (Penasun) yang melaporkan penggunaan kondom konsisten pada hubungan seks sebulan terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

13. Persentase pengguna NAPZA suntik (Penasun) yang menggunakan alat suntik steril pada saat menyuntik terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

14. Persentase pengguna NAPZA suntik (Penasun) yang menggunakan alat suntik steril pada saat menyuntik sebulan terakhir. Metode pengumpulan data: IBBS, SCP. Frekuensi pengukuran: 4 tahun sekali dan setahun sekali. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan dan KPAN.

15. Prevalensi Sifilis pada populasi kunci. Metode pengumpulan data: Sentinel SeroSurvey. Frekuensi pengukuran: setiap tahun. Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan.

5.2.5. Indikator Dampak Indikator dampak digunakan untuk melihat dampak program terhadap epidemi HIV, yang diukur dengan prevalensi HIV pada populasi kunci, dan populasi umum untuk Tanah Papua.

1. Prevalensi HIV pada ibu hamil usia 15-49 tahun. Metode pengumpulan data: Sentinel surveilans ANC. Frekuensi pengukuran: setiap tahun. Penanggung jawab: Kemkes

2. Prevalensi HIV pada populasi kunci. Metode pengumpulan data: Sentinel surveilans, IBBS. Frekuensi pengukuran: setiap tahun dan empat tahun sekali. Penanggung jawab: Kemkes

3. Jumlah infeksi HIV baru pada populasi kunci. Metode pengumpulan data: Studi khusus (Modeling). Penanggung jawab: Kementerian Kesehatan.

4. Jumlah/persentase ODHA yang mendapatkan diskriminasi dari suami/istri atau pasangannya, atau anggota keluarga lainnya karena status HIV positif dalam 12 bulan terakhir. Metode pengumpulan data: Studi khusus, studi diskriminasi.

5. Persentase ODHA yang ditolak oleh layanan kesehatan (termasuk layanan kesehatan gigi), akses pendidikan dan tempat kerja karena status HIV positif. Metode pengumpulan data: Studi khusus.